Aliansi Generasi Perintis Gelar Diskusi Ngopi Supremasi Hukum

Dokumentasi by maulid

Gen Z Sultra dari anak muda yang mengatas namakan dirinya, Aliansi Generasi Perintis mengadakan diskusi "NGOPI SUPREMASI HUKUM", dalam rangka memperingati Hari Hak Asasi Manusia (HAM) Sedunia yang jatuh setiap tanggal 10 Desember.

Diskusi Ngopi Kepo tersebut diselenggarakan pada Minggu malam yang dimulai Pukul 19.30 di warkop karyawan jln, orinunggu, mokoau, kec. Kambu, kota Kendari, Sulawesi tenggara, Minggu (10/12/2023).

Dalam momentum diskusi kali ini, mereka ingin mewujudkan peningkatkan kesadaran bagi masyarakat tentang pentingnya hak asasi bagi setiap manusia. Dengan tema menyoal hak asasi manusia dari perspektif antar generasi.

Ketua panitia, Firman mengatakan dalam diskusi itu bahwa sejak adanya hukum HAM di Indonesia, tidak ada satupun kelompok atau individu yang bisa melanggar hak asasi orang lain.

"Berkat adanya Hukum HAM yang tertuang dalam UU Nomor 11 Tahun 2005, tidak ada satupun pihak yang berhak melakukan apa pun yang bisa melanggar hak orang lain. Baik itu yang dilakukan individu, kelompok, maupun pemerintah sekalipun," katanya.

Dari itu, ia berharap di tahun 2024 yang diperhadapkan dengan tahun politik untuk memilih pemimpin, siapapun dia sebagai warga negara Indonesia untuk tidak memilih pemimpin yang memiliki take rekor Pelanggar HAM.

"Harapan kita kedepan pemimpin di tahun 2024 adalah pemimpin yang bersih dari pelanggaran HAM dan mempunyai komitmen untuk menyelesaikan permasalahan HAM yang belum selesai dan penegakan hukum yang berkeadilan, bersih, dan merakyat," harapnya.

Ia juga menyampaikan bahwa pelanggaran HAM terhadap aktivis mahasiswa ditahun 1997/1998, belum juga masuk kerana hukum untuk menjerat pelakunya, sementara persoalan HAM adalah tanggung jawab negara yang didalamnya dalam pemerintahan.

"Sampai saat ini pelanggaran HAM dimasa lalu terhadap penculikan sejumlah aktivis mahasiswa 1997/1998 belum juga terungkap. Sebagaimana telah diamanatkan dalam konstitusi bahwa Penghormatan, Perlindungan, Pemenuhan, Penegakan, dan Pemajuan HAM (P5HAM) adalah tanggung jawab negara tetapi sampai saat ini pelanggaran HAM tersebut belum menemukan titik terang, sementara pelakunya masih bebas berkeliaran." tutupnya.

Diketahui, dalam diskusi itu, mereka menitikberatkan untuk tidak memilih pemimpin yang pernah melanggar HAM sebagai hal yang direkomendasikan ke masyarakat Indonesia untuk memilih pemimpin, apalagi pelanggaran HAM-nya diabaikan begitu seperti kebal dalam jeratan hukum yang berlaku di Indonesia.

Reporter : Maulid